Bupati Maybrat: Penyerangan Pos Koramil Kisor Merupakan Kasus Tersadis

Senin, 6 September 2021 19:33

Bupati Maybrat, Pangdam, Kapolda, dan Gubernur Papua Barat saat meninjau Posramil Kisor Maybrat usai penyerangan yang dilakukan sekelompok orang yang menewaskan 4 orang anggota TNI AD. (ANTARA/ Foto Penerangan Korem 181/PVT Sorong)

FAJAR.CO.ID, SORONG – Bupati Maybrat, Papua Barat, Bernard Sagrim menyatakan bahwa penyerangan Pos Koramil Kisor yang mengakibatkan empat anggota TNI AD gugur, merupakan kasus tersadis sepanjang sejarah kabupaten tersebut.

Bernard Sagrim menyatakan penyerangan dan pembantaian anggota TNI AD tersebut baru kali ini terjadi di Maybrat.Menurut dia, pertikaian lokal sering terjadi, tetapi tidak sesadis kasus penyerangan Pos Koramil Kisor.

“Peristiwa seperti ini baru pernah terjadi dalam ratusan tahun di kehidupan kami orang Maybrat Ayamaru raya, Aitinyo raya dan Aifat raya,” kata Bernard Sagrim di Maybrat, Senin.

Dia menegaskan siapa pun orangnya, beragama ataupun tidak, ini merupakan perbuatan keji yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pihaknya menyerahkan kepada Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing dan jajaran untuk mengusut kasus itu.”Kami serahkan kepada Bapak Kapolda mengusut untuk mengetahui siapa dan dari kelompok mana yang melakukan perbuatan tersebut,” ujar dia.

Bernard mengatakan atas nama pimpinan daerah dan sebagai orang tua di Kabupaten Maybrat, beserta semua pemangku kepentingan dan seluruh warga masyarakat menyampaikan turut prihatin dan berduka atas gugurnya empat prajurit TNI.

“Atas nama warga masyarakat, Pemerintah Kabupaten Maybrat, saya memohon maaf kepada petinggi TNI, Bapak Panglima TNI, Kasad, Pangdam dan jajarannya atas perbuatan yang dilakukan oleh oknum warga masyarakat Maybrat,” katanya lagi.

Bupati Bernard mengharapkan bahwa kejadian ini adalah yang pertama dan yang terakhir di wilayah Maybrat dan pada umumnya di wilayah hukum Provinsi Papua Barat.

Dia mengingatkan kepada masyarakat bahwa kehadiran tentara dan polisi bukan untuk menakuti tetapi untuk memastikan hadirnya pemerintah untuk melindungi warga setempat. (ant/jpnn/fajar)

Bagikan berita ini:
9
1
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar