Amandemen UUD Tidak Boleh Digunakan Untuk Kepentingan Politik Kelompok Tertentu

Selasa, 7 September 2021 16:03

Wakil Ketua MPR, Arsul Sani

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR Arsul Sani mengungkapkan bahwa UUD NRI Tahun 1945 harus diperlakukan sebagai ‘The Living Constitution’ atau konstitusi yang hidup. Artinya, konstitusi bisa dilakukan perubahan atau tidak sesuai keperluan dan keinginan rakyat.

“Contohnya, kini sedang hangat wacana tentang perlunya muncul Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) melalui amandemen UUD, itu boleh-boleh saja jika rakyat menghendaki dan memang jika berdampak baik. Yang tidak boleh adalah, proses amandemen itu dilakukan dan digunakan untuk kepentingan politik jangka pendek, apalagi kepentingan politik kelompok tertentu,” katanya dalam Diskusi Empat Pilar MPR bertema ‘Evaluasi Pelaksanaan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Mencapai Cita-Cita Bangsa’, Senin (6/9/2021).

Pimpinan MPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menjelaskan, MPR sangat berhati-hati dalam menyikapi wacana tersebut sejak pertama kali digulirkan melalui rekomendasi yang diterima MPR periode 2019-2024 dari MPR periode 2014-2019, yakni untuk melakukan pengkajian amandemen terbatas UUD terkait PPHN dengan payung hukum TAP MPR.

“Mengapa kami sangat hati-hati, sebab di MPR periode lalu ada dinamika soal PPHN ini yaitu, ada 7 Fraksi plus Kelompok DPD menyetujui PPHN dengan payung hukum TAP MPR dan ada 3 Fraksi menyetujui PPHN, namun dengan payung UU. MPR periode sekarangpun dan di di tengah masyarakat ada perbedaan pendapat soal ini,” paparnya.

Bagikan berita ini:
1
4
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar