KPK dan BKN Diminta Tidak Berlindung di Balik Putusan MK

Selasa, 7 September 2021 18:49

Bivitri Susanti (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) diminta untuk tidak berlindung dibalik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menilai, asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) konstitusional.

Karena MK tidak memutus apapun terkait prosedur yang cacat dalam pelaksanaan TWK oleh KPK, Badan Kepegawaian Negara atau pihak-pihak lain terlibat menyimpangkan kewenangan dalam pelaksanaan TWK.

Anggota Themis Indonesia Bivitri Susanti menegaskan, putusan MK sama sekali tidak mengenyampingkan temuan Ombudsman RI dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Kedua lembaga negara itu telah menyatakan terdapat malaadministrasi dan pelanggaran HAM dalam proses hingga pelaksanaan TWK.

“Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Kepegawaian Nasional tidak bisa berlindung di balik putusan MK. Sebab lembaga-lembaga yang memiliki otoritas telah memiliki penilaian bahwa dalam praktik penyelenggaraan TWK dalam rangka alih status pegawai KPK secara sah dan meyakinkan telah menemukan fakta adanya penyalahgunaan wewenang, cacat adminitrasi dan terbukti adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia,” kata Bivitri dalam keterangannya, Selasa (7/9).

Bagikan berita ini:
5
8
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar