Polemik TWK Pegawai KPK, Begini Respons Themis Indonesia

Selasa, 7 September 2021 17:12

Ilustrasi pegawai KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengakui kesalahannya dalam melaksanakan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK), sebagai syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini karena banyak pelanggaran yang dilakukan, sehingga harus dibatalkan hasilnya.

“Meminta Pimpinan KPK mematuhi temuan cacat prosedural dari Ombudsman RI dan pelanggaran HAM terkait TWK dengan membatalkan hasil tes tersebut,” kata Anggota Themis Indonesia, Nanang Farid Syam merilis hasil analisa THEMIS Indonesia Law Firm & Dewi Keadilan Social JusticeMission-, Selasa (7/9).

Usai dibatalkan, Nanang meminta agar dilaksanakan TWK ulang yang transparan dan/atau melakukan proses alih-status sebagaimana pernah diberlakukan terhadap anggota TNI dan kepolisian tanpa perlu melakukan TWK, dengan meminta Presiden Joko Widodo menyelesaikan berdasarkan ketentuan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS yang membuat Presiden berwenang melantik langsung pegawai KPK menjadi PNS.

“Menghimbau Pimpinan KPK mematuhi UUD 1945, Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku,” tegas Nanang.

Bagikan berita ini:
9
6
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar