Aturan Nadiem Makarim Dianggap Diskriminasi ke Sekolah 3T, Wakil Ketua DPR Bilang Begini

Rabu, 8 September 2021 12:39

Wakil Ketua DPR Abdul Muhaimin Iskandar . Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN

FAJAR.CO.ID, JAKARTA– Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengeluarkan aturan penghentian penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada sekolah yang jumlah muridnya kurang dari 60 siswa.

Hal ini dinilai sangat mendiskriminasi sekolah yang ada di kawasan 3T (tertinggal, terluar, terdepan)

Kebijakan tersebut diberlakukan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS Reguler. Banyak pihak juga mengkritisi hal tersebut.

Salah satunya adalah Wakil Ketua DPR Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar. Ia meminta Mendikbudristek Nadiem Makarim untuk mempertimbangkan mencabut aturan tersebut yang membatasi sekolah penerima BOS berdasarkan jumlah siswa di sekolah.

“Kebijakan ini dapat berdampak pada pengabaian hak-hak anak-anak yang kurang mampu ataupun anak-anak yang bersekolah di sekolah kecil dalam mendapatkan pelayanan pendidikan dari negara,” ujar Gus Muhaimin, Rabu (8/9/2021).

Pasal 31 UUD 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sementara ayat (2) berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Bagikan berita ini:
6
4
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar