Putusan MK-MA Berkebalikan dengan Ombudsman dan Komnas HAM, Polemik TWK di Tangan Jokowi

Kamis, 9 September 2021 21:17

SIKAP PEGAWAI: Novel Baswedan (depan kanan) mewakili 75 pegawai KPK melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota dewas Ind...

FAJAR.CO.ID — Mahkamah Agung (MA) telah menolak judicial review (JR) atau uji materi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Putusan ini juga sejalan dengan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tes wawasan kebangsaan (TWK) konstitusional.

Penyidik senior KPK Novel Baswedan menyatakan, pihaknya menunggu keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman RI yang menyatakan terdapat pelanggaran HAM hingga malaadministrasi. Menurutnya, Jokowi harus menyelesaikan polemik TWK.

“Dengan telah dikeluarkan keputusan MK, MA, banding administrasi, rekomendasi Ombudsman RI dan rekomendasi Komnas HAM, maka sekarang hanya menunggu penyelesaian masalah ini dari Presiden,” kata Novel dalam keterangannya, Kamis (9/9/2021).

Novel menjelaskan, pelaksanaan TWK yang merupakan syarat alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah terungkap banyak perbuatan melawan hukum, dan perbuatan ilegal lainnya. Hal ini sebagaimana temuan Ombudsman RI dan Komnas HAM dalam temuan pemeriksaannya.

Bagikan berita ini:
2
8
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar