Nurul Ghufron Klaim Putusan MK dan MA Bukti TWK Pegawai KPK Bukan Perbuatan Malaadministrasi

Jumat, 10 September 2021 19:54

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron (Dery RidwansyahgJawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengklaim putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) menunjukkan pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan perbuatan malaadministrasi.

“Putusan ini menepis tuduhan bahwa Perkom 1/2021 yang di dalamnya mengatur TWK dilakukan secara malaadministrasi termasuk tuduhan melanggar HAM pegawai KPK,” kata Ghufron dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (10/9).

Pada 31 Agustus 2021, MK menolak gugatan uji materiil dengan menyatakan Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C UU 19/2019 tentang KPK berlaku bukan hanya bagi pegawai KPK yang tidak lolos TWK melainkan juga untuk seluruh pegawai KPK sehingga tidak bersifat diskriminasi sehingga tetap konstitusional.

Sedangkan pada 9 September 2021, MA juga menolak gugatan uji materiil yang diajukan dua pegawai KPK mengenai Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Perkom 1/2021) sehingga TWK dinyatakan sudah sesuai dengan peraturan lain.

Bagikan berita ini:
8
7
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar