Dewan Pendidikan Bakal Ajukan Rekomendasi Uji Coba PTM di Makassar

Senin, 13 September 2021 13:37

SUASANA BELAJAR DI SALAH SATU SMA

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Penyelenggaraan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) di Makassar belum memperlihatkan titik terang.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Makassar Rudianto Lallo bakal mengajukan rekomendasi uji coba sekolah tatap muka pekan ini ke pemerintah kota (Pemkot).

Hal ini menyusul penolakan Wali Kota Makassar untuk menggelar PTM lantaran khawatir kasus mengalami peningkatan.

“Hasil rekomendasi akan kita berikan ke Pak Wali soal segera kita gelar tatap muka terbatas dan waliyah terbatas. Kalau ada wilayah yang tinggi Covid-19, nda usah dulu di situ. Saya kira itu solusi paling baik. Kita ajukan pekan ini,” katanya, Minggu, (12/9/2021).

Legislator Nasdem tersebut mengaku cukup khawatir dengan tak adanya tatap muka selama hampir dua tahun ini. Utamanya anak-anak SD yang dianggap paling kritikal

“Sangat berbeda, SD itu masa bermain. Jangan mereka dibuat tidak belajar, beradaptasi dengan lingkungannya. Jadi kami tetap ajukan agar ini jadi pertimbangan,” ujarnya.

Ia mengatakan pembelajaran tatap muka seyogyanya dapat ditaktisi dengan baik, pihaknya telah meninjau Ibu Kota Jakarta yang lebih dahulu menggelar uji coba tatap muka secara terbatas.

Dimana tak ditemukan satupun kluster penyebaran pascaujicoba tersebut. Menurutnya hal ini juga bisa berlaku di Kota Makassar.

“Khususnya wilayah yang nihil Covid-19, contoh misalnya seperti kepulauan Sangkarrang dan beberapa wilayah lainnya. Itukan nol Covid di situ. Kenapa kita tidak mulai di situ. Lagipula itu kan terbatas nanti, itu bisa diatur,” lanjutnya.

Dirinya menyinggung upaya pemkot yang berani membuka sektor kritikal sebesar 25% hingga 50%, namun sekolah tak kunjung dipikirkan.

Terpisah, Ketua PGRI Kota Makassar Suarman mendukung rekomendasi yang akan diajukan tersebut.

Menurutnya Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) disebutnya belum begitu matang diterapkan. Pihaknya mendapatkan banyak keluhan utamanya dari kalangan masyarakat kurang mampu yang kesulitan mengikutkan anaknya sekolah tatap muka.

Lantaran mereka tak memiliki biaya untuk memiliki peranti dan kuota internet. Kalaupun memiliki keduanya beberapa daerah tidak didukung jaringan yang baik seperti di wilayah kepulauan.

“Jadi memang semestinya harus digelar bulan ini. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kenapa Pemkot tidak menggelar pra-PTM. Ini bisa dengan pertimbangan protokol yang ketat, jadi saya kira pemerintah sudah harus menata bagaimana proses PTM ini,” ujarnya.

Terlebih Dinas Pendidikan sudah mengantongi data sekolah-sekolah yang layak dan tidak dari hasil verifikasi beberapa waktu lalu.

“Itu sudah bisa dijadikan acuan, bahwa sekolah A ini sudah bisa dan wajar. Walau cuma 30 menit nda masalah, karena beda itu daring dan luring. Dari sisi budi bekerti misalnya, itu susah dinilai kalau daring, indikatornya apa,” imbuhnya. (selfi/fajar)

Bagikan berita ini:
2
8
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar