Wakil Sekretaris LHKP PP Muhammadiyah Sebut Perlu Penegasan Diksi Menolak Wacana Masa Jabatan Presiden Tiga Periode

Senin, 13 September 2021 20:07

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pesan kepada anak-anak Indonesia dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional...

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Wacana Amandemen UUD 1945 yang dibarengi isu perpanjangan masa jabatan presiden, terus mengemuka. Perlu penegasan diksi menolak wacana masa jabatan Presiden/Wakil Presiden RI tiga periode.

“Semua pihak yang punya otoritas mestinya menghindari penghalusan/eufemisme dalam merespons soal ini,” ujar Wakil Sekretaris Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PP Muhammadiyah, Titi Anggraini, Senin (13/9).

Dia menyebut penolakan sejumlah kalangan terkait dengan masa jabatan presiden/wakil presiden itu tidak lagi sekadar direspons secara formalitas kepatuhan berkonstitusi. “Faktanya teks UUD 1945 juga bisa diubah di tengah koalisi mayoritas saat ini,” imbuh Titi.

Semestinya, lanjut Titi, secara tegas menolak wacana masa jabatan presiden tiga periode maupun perpanjangan masa jabatan presiden melalui penundaan pemilu.

Baik secara substansi maupun filosofis. Sebab hal ini dapat mengancam kredibilitas demokrasi Indonesia. Selain itu, bisa menimbulkan krisis kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, masa jabatan presiden 5 tahun atau maksimal dua periode merupakan buah dari refleksi perjalanan sejarah kepemimpinan politik Indonesia.

Bagikan berita ini:
1
1
6
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar