Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, HNW Minta Pendukung Jokowi Taat Konstitusi

Selasa, 14 September 2021 09:54

Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan, salah satu dari Empat Pilar yang disosialisasikan MPR adalah UUD NRI 1945. Karena itu, sudah seharusnya MPR jadi teladan dalam memegang teguh pelaksanakan ketentuan Konstitusi. Dan menjalankan amanat reformasi termasuk yang terkait dengan pembatasan masa jabatan Presiden.

“Terkait amandemen UUD 1945, ada dua isu yang dibincangkan publik. Baik untuk menghadirkan PPHN (Pokok-Pokok Haluan Negara), maupun perpanjangan masa jabatan Presiden. Semua itu penting untuk didudukan, sesuai fakta aturan konstitusi dan dinamika yang ada di MPR. Karena masih banyak manuver dan isu di luar MPR terkait wacana amandemen, ini yang bisa mengalihkan isu dan menggerus kepercayaan Rakyat terhadap Parlemen serta Lembaga Negara,” ujar Hidayat.

HNW sapaan akrab Hidayat Nur Wahid mengingatkan, peluang terjadinya amandemen diatur dalam pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Amandemen bisa dilakukan, jika memenuhi persyaratan, apalagi juga ada kajian di MPR untuk menghadirkan kembali GBHN dengan nama PPHN.

Bagikan berita ini:
7
3
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar