Klarifikasi KPK soal Penyaluran Pegawai Nonaktif ke BUMN

Rabu, 15 September 2021 11:36

KPK

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya Harefa buka suara mengenai tawaran bagai pegawai nonaktif lembaga itu untuk bekerja di BUMN.

Menurutnya, hal tersebut adalah solusi bersama dan upaya KPK untuk membantu pegawainya yang tak bisa diangkat sebagai ASN.

“KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada institusi lain,” kata Cahya, Selasa (14/9).

Dia juga menambahkan, banyak institusi yang membutuhkan tenaga dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai KPK.

“Oleh karena itu, penyaluran kerja ini bisa menjadi solusi sekaligus kerja sama mutualisme yang positif,” kata Cahya.

Mantan direktur di Direktorat Pengaduan KPK itu membeber mekanisme penempatan para pegawai itu ke instansi lain.

Hal tersebut dikatakan sesuai dengan program yang dicanangkan KPK, yakin menempatkan insan-insan antirasuah sebagai agen antikorupsi di berbagai lembaga.

“Untuk dapat bekerja di instansi tujuan, sepenuhnya akan mengikuti mekanisme dan standar rekrutmen yang ditetapkan,” jelas dia.

Cahya juga mengatakan bahwa seorang pegawai nonaktif KPK telah menyampaikan surat permohonan untuk disalurkan ke instansi lain.

Bagikan berita ini:
2
5
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar