Yasonna Laoly Mendorong RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana Masuk Prioritas

Rabu, 15 September 2021 18:00

Menkumham Yosanna Laoly-- jpnn

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Menteri Hukum dah HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mendorong RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana, dimasukkan dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Hal ini disampaikan Yasonna pada rapat kerja evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021 bersama Badan Legislasi DPR RI, di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9).

“Di Indonesia hanya dikenal adanya perampasan aset dalam sistem hukum pidana dan hanya dapat dilaksanakan melalui putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,” kata Yasonna.

Menurutnya, sistem hukum pidana di Indonesia belum mengatur mengenai proses penelusuran, pemblokiran, penyitaan, dan kemudian perampasan aset terkait dengan tindak pidana yang dilakukan berdasarkan hukum untuk melaksanakan ketentuan dalam Bab V Konvensi PBB Anti Korupsi, sebagaimana telah disahkan dengan UU Nomor 7 Tahun 2006. RUU ini bertujuan mengatur secara khusus mengenai hal tersebut.

Selain RUU tentang Perampasan Aset terkait dengan Tindak Pidana, Yasonna juga menyebut Pemerintah mendorong empat RUU lain untuk masuk dalam Daftar Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021, yakni RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik, serta RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Bagikan berita ini:
1
7
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar