57 Pegawai KPK Dipecat, Ombudsman Serahkan Rekomendasi ke DPR dan Jokowi

Kamis, 16 September 2021 17:27

Ilustrasi pegawai KPK. Foto: Ricardo/JPNN.com

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan sudah menyerahkan surat rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Ketua DPR RI mengenai temuan polemik asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK), yang menjadi syarat alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sudah (ke Presiden). Bukti tanda terima naskah juga sudah kami peroleh, ke Ketua DPR juga sudah diterima,” kata Komisioner Ombudsman Robert Na Endi Jaweng kepada JawaPos.com, Kamis (16/9).

Rekomendasi ini diserahkan ke Presiden dan DPR RI setelah KPK dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) menolak hasil temuan dari Ombudsman yang menyatakan TWK malaadministrasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Ombudsman RI. “Sesuai ketentuan UU 37/2008 tentang Ombudsman RI,” tegas Robert.

Tindakan korektif yang seharusnya dilakukan KPK, karena menilai TWK yang menjadi syarat alih status pegawai dinyatakan malaadministrasi. Ombudsman menemukan adanya penyimpangan prosedur dan penyalahgunaan wewenang dalam pembentukan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

Bagikan berita ini:
7
6
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar