Alexander Marwata Sebut Pemberhentian 57 Pegawai KPK Sudah Dikoordinasikan Menkumham, Menpan RB, dan Kepala BKN

Kamis, 16 September 2021 20:08
Alexander Marwata Sebut Pemberhentian 57 Pegawai KPK Sudah Dikoordinasikan Menkumham, Menpan RB, dan Kepala BKN

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. (Biro Humas KPK)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Polemik pengalihan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) memasuki babak baru. Kemarin (15/9), 18 pegawai yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) bela negara dan wawasan kebangsaan dilantik menjadi ASN. Di sisi lain, 56 pegawai nonjob diberhentikan dengan hormat pada 30 September mendatang.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, keputusan pemberhentian itu telah dikoordinasikan dengan menteri hukum dan hak asasi manusia (HAM), menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (PAN-RB), serta kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada 13 September.

Pegawai yang masuk daftar dan diberhentikan secara hormat sejatinya 57 orang. Perinciannya, 6 pegawai yang tak mengikuti diklat dan wawasan kebangsaan serta 51 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) menjadi ASN. Namun, satu pegawai yang dinyatakan TMS telah memasuki masa purnabakti sejak Mei 2021.

KPK menegaskan bahwa 56 pegawai yang tidak bisa dialihkan menjadi ASN itu bukan karena pemberlakukan Peraturan KPK Nomor 1/2021 atau peraturan lain, melainkan karena hasil asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) mereka dinyatakan tidak lulus. ”Seluruh pegawai KPK telah diberi kesempatan yang sama untuk mengikuti proses peralihan menjadi ASN,” tuturnya.

Awalnya, pemberhentian pegawai yang tidak lulus TWK itu diagendakan pada 30 Oktober. Namun, menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, pemberhentian itu dipercepat seiring keluarnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). ”Sebagaimana diketahui, permasalahan ini (TWK, Red) diadukan ke lembaga-lembaga itu,” terangnya.

Menanggapi pemberhentian tersebut, Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Giri Suprapdiono menilai pimpinan KPK terkesan terburu-buru. Padahal, pimpinan masih punya sederet pekerjaan rumah (PR). Di antaranya, menindaklanjuti putusan MA, MK, Ombudsman RI, dan Komnas HAM.

“Putusan dan rekomendasi lembaga itu harus dilakukan KPK terlebih dulu. Salah satunya, mengangkat 75 pegawai menjadi PNS,” ujarnya kepada Jawa Pos. Giri menduga ada maksud tertentu dalam pemberhentian pegawai yang dipercepat menjadi 30 September. (jpg/fajar)

Bagikan berita ini:
3
9
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar