Prof Azyumardi Azra Bilang Presiden Joko Widodo Lebih Baik Mengikuti Rekomendasi Ombudsman RI dan Komnas HAM

Kamis, 16 September 2021 22:59

Presiden Jokowi. (Screenshot)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Sejumlah guru besar antikorupsi mengomentari polemik asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang kini berujung pada pemecatan 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal ini pun menjadi polemik di tengah masyarakat.

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Prof Sigit Riyanto, menyatakan alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah amanah Undang-Undang. Namun menurutnya, pimpinan KPK justru menyelenggarakan TWK yang tidak relevan dengan amanah Undang-Undang dan tugas, serta fungsi para pegawai yang sudah bekerja dan menjadi bagian dan berkontribusi terhadap capaian KPK selama ini.

“Banyak pihak berpendapat bahwa TWK tersebut tidak relevan, tidak kredibel dan tidak adil. Bahkan, diduga terdapat kejanggalan dalam pelaksanaannya. Kejanggalan tujuan, desain serta pelaksanaan TWK telah dikonfirmasi oleh Lembaga negara, yakni Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI),” kata Sigit dalam keterangannya, Kamis (16/9).

Dia memaparkan, kedua lembaga negara tersebut telah mengkonfirmasi bahwa TWK dilakukan tanpa standar yang jelas, obyektif dan transparan. Sigit menyebut, patut diduga bahwa TWK sejak awal memang dimaksudkan sebagai dalih untuk menyingkirkan para pegawai yang sudah mengabdi dan berkontribusi dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

Bagikan berita ini:
3
8
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar