Ombudsman RI: Kami Justru Salah Kalau Kemudian Rekomendasinya Tidak Bermuara ke Presiden

Minggu, 19 September 2021 19:10

Presiden Jokowi. (Screenshot)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyatakan telah memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik alih status pegawai menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ombudsman meminta Presiden untuk lepas tangan dalam alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Kerangka kerja Ombudsman mengarahkan rekomendasi ke sana. Jadi tidak bisa kemudian Bapak Presiden menyampaikan tidak boleh semuanya ke saya. Ini bukan kemauan Ombudsman. Ini perintah undang-undang. Kami justru salah kalau kemudian rekomendasinya tidak bermuara ke Presiden,” kata Komisioner Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng dalam diskusi daring, Minggu (19/9).

Robert tak memungkiri, langkah Ombudsman untuk menyelesaikan TWK di KPK menemui kesulitan setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Pasalnya, ada anggapan putusan itu melemahkan posisi laporan pemeriksaan maupun rekomendasi Ombudsman.

Padahal, putusan MK dan MA justru menguatkan langkah yang sudah dilakukan Ombudsman.

“Putusan dua lembaga ini yang ironinya justru sesuatu menguatkan langkah Ombudsman malah kemudian seolah-olah menjadi sumbatan,” papar Robert.

Bagikan berita ini:
10
1
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar