ICW Nilai Dewas KPK Tidak Lagi Berani Menindak Pimpinan KPK yang Melanggar Etik

Senin, 20 September 2021 22:43
ICW Nilai Dewas KPK Tidak Lagi Berani Menindak Pimpinan KPK yang Melanggar Etik

Peneliti ICW, Kurnia Ramadhana mengatakan sebaiknya jangan ada pihak-pihak yang berupaya menutupi kebobrokan Pimpinan KPK yang sedang berusaha menyingkirkan penyidik Rossa (Miftahulhayat/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak lagi berani menindak pimpinan KPK yang melanggar etik. Hal ini menyikapi keengganan Dewas KPK terkait adanya permintaan agar melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar ke aparat penegak hukum.

Karena Lili terbukti melanggar kode etik berat, lantaran berkomunikasi dengan pihak berperkara dalam hal ini Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial.

“Sejak awal ICW sudah menganggap Dewan Pengawas tidak berani untuk menindak Pimpinan KPK yang melanggar kode etik. Hal itu tampak dari putusan Lili Pintauli Siregar yang sangat ringan dan tidak menjerakan,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (20/9).

“Betapa tidak, ia sangat pantas untuk dijatuhi sanksi berat dengan jenis hukuman rekomendasi agar mengundurkan diri. Namun, Dewas hanya menjatuhkan pemotongan gaji, yang juga sangat kecil jumlahnya dan tidak sebanding dengan tindakan Lili,” sambungnya.

Kurnia menilai, peraturan kode etik yang dibuat oleh Dewas juga sangat diskriminatif. Sebab, jenis hukuman kepada pegawai dan Pimpinan berbeda.

“Bayangkan, pegawai bisa diberhentikan karena melanggar kode etik, akan tetapi bagi Pimpinan hanya bersifat rekomendasi untuk mengundurkan diri. Pertanyaan sederhananya, jika Pimpinan KPK menolak rekomendasi itu, apa yang bisa dilakukan oleh Dewas?,” cetus Kurnia.

Maka dari itu, ICW merekomendasikan agar Dewas KPK segera merevisi jenis hukuman sanksi berat kepada Pimpinan KPK. Tidak lagi merekomendasikan kepada pimpinan, namun ditujukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengeluarkan Keputusan Presiden terkait pemberhentian, karena alasan melanggar kode etik.

Kurnia pun mempertanyakan sikap Dewas yang enggan melaporkan tindak pidana Lili. Selain itu juga, semakin memperlihatkan adanya perlindungan dari Dewas terhadap Lili.

“Mestinya, Dewas selaku pihak yang mengetahui seluk beluk tindakan Lili mempunyai tanggungjawab moral untuk melaporkan ke kepolisian. Jadi, bagi ICW, Dewas tidak lagi bertindak sebagai lembaga pengawas, akan tetapi lebih cocok disebut pembela Pimpinan KPK,” sesal Kurnia.

Sebelumnya, Dewas KPK menolak untuk melaporkan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar secara pidana. Hal ini diungkap dalam surat balasan Dewas KPK kepada mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, serta dua penyidik nonaktif Novel Baswedan dan Rizka Anungnata.

Surat tertanggal 16 September 2021 tersebut ditandatangani Anggota Dewan Pengawas KPK Indriyanto Seno Adji. Dalam surat tersebut, Dewas KPK menyatakan, permasalahan yang diputusnya tidak berhubungan dengan tugas dewas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

“Bahwa permasalahan yang Saudara sampaikan tidak terkait dengan tugas Dewan Pengawas KPK sebagaimana tertuang dalam Pasal 37 B Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” sebagaimana isi surat tersebut, Minggu (19/9).

Dewas menyatakan perbuatan pidana yang diduga dilakukan Lili bukan delik aduan. Sehingga siapapun dapat melaporkan perbuatan itu ke penegak hukum, dan tidak harus Dewan Pengawas KPK yang melaporkannya.

Dewas KPK menyebut pihaknya bukanlah aparatur sipil negara (ASN). Dengan demikian, Dewas tidak mempunyai kewajiban melaporkan adanya perbuatan pidana seperti diatur dalam Pasal 108 ayat (3) KUHAP.

Pelaporan ke aparat hukum yang dilakukan Dewas berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Mengingat Dewas melalui majelis etik telah memeriksa dan memutus dugaan perkara tersebut.

“Bahwa tidak ada ketentuan dalam Peraturan Dewan Pengawas tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang mewajibkan Dewan Pengawas untuk melaporkan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Insan Komisi Pemberantasan Korupsi melaporkannya,” tutup surat tersebut. (jpg/fajar)

Bagikan berita ini:
9
3
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar