Anjal dan Gepeng Kian Menjamur di Makassar, Sosiolog: Pemerintah Tidak Konsisten

Selasa, 21 September 2021 16:04
Anjal dan Gepeng Kian Menjamur di Makassar, Sosiolog: Pemerintah Tidak Konsisten

Ilustrasi pengemis

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Fenomena anak jalanan (anjal) serta gelandangan dan pengemis (gepeng) kian menjamur di Kota Makassar.

Sebanyak 96 anak jalanan (anjal) dan gelandangan pengemis (gepeng) ditemukan di Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, per hari ini, Selasa, (21/9/2021).

“Hasil pendataan Satpol PP Makassar dalam wilayah Kecamatan Ujung Pandang,” kata Pelaksana tugas (Plt) Kasatpol PP Kota Makassar, Muh Iqbal Asnan.

Dari data yang disajikan Satpol PP Kota Makassar, 96 anjal dan gepeng tersebut mulai beraksi dari pagi sampai malam.

Sementara itu, Sosiolog Perkotaan Universitas Hasanuddin, M. Ramli AT mengatakan, fenomena sosial tersebut hingga saat ini masih terus menjamur karena pemerintah tidak secara konsisten menjalankan kebijakannya.

“Sebenarnya itu sudah cukup lama ada kebijakan atau program untuk mengupayakan bagaimana gelandangan dan pengemis itu berkurang di jalanan,” katanya.

Ia menyebutkan, selain tidak etis, juga tidak aman bagi mereka menggunakan jalanan untuk meraup rezeki.

Selain itu kata dia, fenomena ini sebenarnya tidak terlepas dari masalah sosial dan ekonomi, termasuk soal kesempatan bekerja.

“Kalau dilihat usianya sebagian dari mereka kelompok usia muda. Jadi bisa dikatakan bahwa ada persoalannya juga kemungkinannya yang terjadi pada kelompok-kelompok usia yang mulai produktif atau yang biasa disebut kelompok angkatan kerja baru. Sehingga itu menjadi pilihan,” jelasnya.

Lanjut kata dia, hal ini tidak terlepas dari adanya kesenjangan antara pertumbuhan angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja dan juga jumlah usia angkatan kerja dengan mereka yang bekerja. Menurutnya selisih dari itu merupakan pengangguran terbuka.

Ia juga menjelaskan, yang menjadi perhatian di Indonesia adalah besarnya angka penduduk setengah pengangguran.

Setengah pengangguran kata dia bisa dilihat misalnya yang paling umum dari sisi jam kerjanya. Apakah mereka yang bekerja itu kurang dari 35 jam per Minggu, itu artinya setengah pengangguran. Tapi ada juga pekerjaannya banyak waktu tapi tidak produktif, sehingga masuk kategori setengah pengangguran.

“Kan banyak orang sibuk. Panjang usia kerjanya tapi sedikit pendapatannya. Itukan sebenarnya bisa dikategorikan setengah pengangguran. Setengah pengangguran tidak kentara. Karena seolah-olah penduduk itu aktif secara ekonomi tapi sebenarnya ada ketidakmampuan memenuhi kebutuhannya karena produktivitas yang rendah,” jelasnya.

Dari kelompok inilah menurut Ramli sewaktu-waktu bisa beralih bekerja di jalanan. Karena orang yang biasanya bekerja di jalanan kata dia, terdiri dari mereka yang tergolong pengangguran penuh dan setengah pengangguran atau pengangguran tidak kentara.

Ia menegaskan, sulit mengatakan langkah-langkah efektif untuk menangani fenomena tersebut. Karena biasanya sudah ada langkah efektif tapi tidak konsisten dilaksanakan.

Sekadar diketahui, Pemerintah Kota Makassar sendiri telah lama menerbitkan Perda Nomor 2 tahun 2008 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi juga telah membentuk tim khusus untuk menangani fenomena tersebut melalui Keputusan Gubernur Sulsel No: 347 / II / tahun 2019 tentang pembentukan tim terpadu penanganan permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis Provinsi Sulsel.

Namun, hingga saat ini berbagai modus ataupun praktik yang menyimpang oleh oknum tersebut terus saja dilakukan. (selfi/fajar)

Bagikan berita ini:
8
1
10
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar