Atasi Over Kapasitas di Rutan dan Lapas

Selasa, 21 September 2021 18:32
Atasi Over Kapasitas di Rutan dan Lapas

Arman

Oleh: Arman

(ASN Kanwil Kemenkumham Sulsel)

Musibah kebakaran di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Tangerang, Banten menjadi duka mendalam bagi jajaran Kemenkumham, para korban adalah bagian dari keluarga Kumham, Warga Kumham yang sedang menjalani pembinaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang dapat di terima kembali di tengah keluarga dan masyarakat.

Mengambil hikmah dari musibah ini, menjadi momentum untuk berbenah, tidak hanya soal sistem pemasyarakatan tunggal, tetapi menyangkut konsep yang lebih besar, terkait sistem politik hukum kita secara menyeluruh.

Seperti yang diberitakan dari media lokal hingga media sekelas Newyork Times, masalah utama yang sedang dihadapi yaitu ‘over capacity’. Jumlah penghuni Lapas Tangerang saat terjadi musibah kebakaran (8/9) sebanyak 2.069 orang, sementara kapasitas hunian ideal 600 orang, mengalami kelebihan kapasitas hingga 245 persen.

Status over capacity terjadi hampir di seluruh Lapas dan Rutan (Rumah Tahanan) di Indonesia, Jumlah penghuni Lapas dan Rutan saat ini di 33 Kantor Wilayah 267.000, sementara kapasitas daya tampung ideal 132.000, over capacity lebih dari 100%. (Dirjenpas 15/9)

Apakah Kemenkumham tidak membangun lapas baru? Tentu saja hal ini jauh hari telah diupayakan dan masih terus berlangsung, sejumlah lapas baru telah dibangun, beberapa masih persiapan penyediaan lahan, dan sebagian lagi dibenahi fisiknya. Data terakhir bulan lalu, 25/8 telah dilakukan ground breaking pembangunan rutan baru di Semarang senilai Rp25 miliar.

Perlu diketahui, membangun lapas baru tidak dapat kita adakan sekaligus, tetapi bertahap, menyesuaikan kemampuan alokasi anggaran yang terbatas. Membangun Lapas baru bukan sekadar bangunannya, butuh peralatan penunjang, SDM, dan teknologi yang menyertainya. Semua itu butuh biaya sangat besar, di sisi lain banyaknya jumlah penghuni lapas juga sudah membebani biaya keuangan negara.

Kembali ke soal over kapasitas, dari jumlah seluruh penghuni Lapas/Rutan 267.000, 134.000 adalah pidana kasus narkoba. Lebih dari setengahnya hanya diisi dari pidana narkoba, dan jumlah itu sudah cukup untuk mengisi seluruh Lapas dan Rutan saat ini. Benar saja kita dalam keadaan darurat narkoba. Jika saja ini bisa kita tuntaskan bersama, maka separuh problem pemasyarakatan telah selesai.

Sekitar 40% kasus narkotika yang dibui berstatus pemakai, selebihnya 60% pengedar. Untuk pemakai, jamak dipahami sebagai korban yang lebih membutuhkan rehabilitasi medis dan sosial dibanding hukuman kurungan badan. Nah! di sini kemudian perlu dilakukan evaluasi bersama terkait implementasi dari UU Narkotika 35/2009 dan ini menjadi bagian dari pertimbangan untuk dilakukan revisi.

Selanjutnya terkait hak untuk memperoleh remisi, diataur di dalam PP 99/2012, hanya berlaku bagi narapidana dengan masa kurungan paling singkat lima tahun pidana kasus narkotika. Di atas itu, harus dijalani sesuai putusan pengadilan. Sementara pidana lain, jika menunjukkan perbaikan sikap, maka dapat diganjar dengan usulan untuk memperoleh remisi.

Upaya lain yang dapat dilakukan, optimalisasi penerapan penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan keadilan restorartif (restorative justice). Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Dapat melalui dialog dan mediasi yang melibatkan korban, pelaku, keluarga, dan pihak terkait untuk menciptakan kesepakatan adil dan berimbang. ini sejalan dengan nota kesepahaman bersama antar Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri (2012) yang memuat tentang penerapan keadilan restoratif.

Ruang lingkup penerapan meliputi tindak pidana ringan, perempuan berhadapan dengan hukum, anak berhadapan dengan hukum, dan Narkotika. (Pedoman Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum 12/2020)

Selain itu, sudah saatnya untuk diterapkan hukuman pidana kerja sosial dalam sistem pemidanaan ke depan, tidak hanya kurungan badan yang pastinya membebani keuangan negara. Narapidana akan berkontribusi pada kepentingan masyarakat sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan. Konsep ini juga sudah dimuat di dalam RUU KUHP.

Upaya-upaya ini semua perlu dilakukan secara sinergi lintas lembaga pemerintah. Dengan begitu, masalah over kapasitas akan tertangani. Sebagai dampak, pembinaan narapidana dan tahanan akan berjalan efektif dengan jumlah hunian yang ideal.

Dengan begitu sekiranya tujuan pemasyarakatan lebih mudah dicapai, agar para narapidana kelak menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi perbuatannya. Dapat berperan aktif dalam pembangunan, hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Terakhir, tentunya kita perlu mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Polri atas kejadian ini agar dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mengapresiasi langkah yang diambil Dirjen Pas dan Kakanwil Banten berkantor sementara di Lapas Tangerang guna mempercepat penanganan korban dan memberikan upaya trauma healing ke penghuni lapas. (*)

Bagikan berita ini:
5
1
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar