Wakil Ketua Umum PBNU Bilang Mengutak-atik Timbangan Adalah Kezaliman Luar Biasa

Selasa, 21 September 2021 21:02

CEK AKURASI TIMBANGAN: Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi meninjau aktivitas perdagangan di salah satu pasar tradisional. (Kemendag for Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pemerintah memiliki kebijakan metrologi legal untuk mengendalikan dan memastikan bahwa alat ukur, alat takar, dan alat timbang yang digunakan dalam setiap aktivitas perdagangan sudah sesuai ketentuan. Dengan begitu, tidak ada pihak-pihak yang dirugikan, baik pelaku usaha maupun konsumen.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat oknum pelaku usaha yang berusaha mengakali alat ukur, alat takar, dan alat timbang untuk mengeruk keuntungan pribadi. Karena itu, Kementerian Perdangangan gencar melakukan pengawasan dan penindakan di pasar-pasar tradisional hingga stasiun pengisian bahan bakar minyak (SPBU).

Wakil Ketua Umum PBNU Prof M Maksum Machfoedz mengakui, tugas mengurusi masalah metrologi tidaklah mudah. Negara sudah melakukan banyak hal, ada undang-undang tapi masalah mengakali timbangan itu moral hazard.

“Kasus seperti itu sudah ada sejak 15 abad yang lalu,” ujarnya dalam webinar Melek Metrologi: Pedagang Patuh, Konsumen Terlindungi yang digelar oleh Jawa Pos, Selasa (21/9).

Dengan demikian, Ia berharap tidak hanya sosialisasi namun juga ada perbaikan moral sehingga pedagang tidak lagi melakukan tindakan yang menyalahi aturan atau merugikan orang lain.

Bagikan berita ini:
2
3
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar