DPR Dorong Peningkatan Status Pendamping Desa dari Honorer Jadi PPPK

Kamis, 23 September 2021 11:11

Anggota Komisi V DPR, Hamka B Kady

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Desa Tertinggal (PDTT) berani mengambil sikap terkait kepastian status pendamping desa.

Hamka meminta Kemendes PDTT segera membuat roadmap khusus untuk pendamping desa terkait sejauh mana efektivitas keberadaan tenaga pendamping ini yang menelan anggaran sekitar 60 persen dari seluruh total anggaran desa.

“Tenaga pendamping ini mengharapkan suatu ikatan bagaimana nasib mereka ke depan. Setiap tahun mereka teken kontrak. Di satu sisi mereka dilatih untuk mengawal dana desa ini, di sisi lain mereka butuh kejelasan akan status mereka ke depan. Mereka menuntut kesejahteraan. Ini yang harus menjadi perhatian,” ujar Hamka B Kady dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Balai Pelatihan dan PMDDTT Makassar, Sulsel, Rabu (22/9/2021).

Politisi Partai Golkar ini menyatakan, anggaran desa tahun 2022 mencapai Rp 3,1 triliun. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp 1,7 triliun dialokasikan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PMDDTT). Artinya sekitar 60 persen digunakan untuk itu.

Bagikan berita ini:
10
9
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar