DPR Dorong Peningkatan Status Pendamping Desa dari Honorer Jadi PPPK

Kamis, 23 September 2021 11:11
DPR Dorong Peningkatan Status Pendamping Desa dari Honorer Jadi PPPK

Anggota Komisi V DPR, Hamka B Kady

“Yang lebih besar disitu adalah untuk tenaga pendamping desa di seluruh Indonesia kurang lebih 30 ribu orang yang sudah direkrut sejak adanya kementerian desa dan dana desa tersebut,” ucapnya.

Anggota Badan Anggaran DPR itu menilai progres keberadaan pendamping desa untuk mengawal dana desa cukup baik.

Bisa jadi jika tidak ada yang mendampingi maka akan terjadi pemborosan, karena mereka para pendamping ini mengerti regulasi. Tapi memang perlu diakui, belum optimal.

“Dengan tanggung jawab yang sebesar itu, mereka seharusnya diberi peran maksimal dan diberi penghasilan yang layak, supaya kerjanya pun maksimal. Tidak serabutan atau tidak gamang. Karena tidak ada kepastian apakah tahun depan kontrak mereka diperpanjang atau tidak,” tegas Hamka.

Sehingga ia meminta adanya peningkatan kualitas pendamping desa dengan cara menaikkan status mereka dari pegawai honorer ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengakui tingginya jam kerja yang dilaksanakan oleh para Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Bagikan berita ini:
8
2
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar