DPR Dorong Peningkatan Status Pendamping Desa dari Honorer Jadi PPPK

Kamis, 23 September 2021 11:11
DPR Dorong Peningkatan Status Pendamping Desa dari Honorer Jadi PPPK

Anggota Komisi V DPR, Hamka B Kady

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR — Anggota Komisi V DPR RI, Hamka B Kady mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah dan Desa Tertinggal (PDTT) berani mengambil sikap terkait kepastian status pendamping desa.

Hamka meminta Kemendes PDTT segera membuat roadmap khusus untuk pendamping desa terkait sejauh mana efektivitas keberadaan tenaga pendamping ini yang menelan anggaran sekitar 60 persen dari seluruh total anggaran desa.

“Tenaga pendamping ini mengharapkan suatu ikatan bagaimana nasib mereka ke depan. Setiap tahun mereka teken kontrak. Di satu sisi mereka dilatih untuk mengawal dana desa ini, di sisi lain mereka butuh kejelasan akan status mereka ke depan. Mereka menuntut kesejahteraan. Ini yang harus menjadi perhatian,” ujar Hamka B Kady dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI di Balai Pelatihan dan PMDDTT Makassar, Sulsel, Rabu (22/9/2021).

Politisi Partai Golkar ini menyatakan, anggaran desa tahun 2022 mencapai Rp 3,1 triliun. Dari anggaran tersebut, sekitar Rp 1,7 triliun dialokasikan untuk Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PMDDTT). Artinya sekitar 60 persen digunakan untuk itu.

“Yang lebih besar disitu adalah untuk tenaga pendamping desa di seluruh Indonesia kurang lebih 30 ribu orang yang sudah direkrut sejak adanya kementerian desa dan dana desa tersebut,” ucapnya.

Anggota Badan Anggaran DPR itu menilai progres keberadaan pendamping desa untuk mengawal dana desa cukup baik.

Bisa jadi jika tidak ada yang mendampingi maka akan terjadi pemborosan, karena mereka para pendamping ini mengerti regulasi. Tapi memang perlu diakui, belum optimal.

“Dengan tanggung jawab yang sebesar itu, mereka seharusnya diberi peran maksimal dan diberi penghasilan yang layak, supaya kerjanya pun maksimal. Tidak serabutan atau tidak gamang. Karena tidak ada kepastian apakah tahun depan kontrak mereka diperpanjang atau tidak,” tegas Hamka.

Sehingga ia meminta adanya peningkatan kualitas pendamping desa dengan cara menaikkan status mereka dari pegawai honorer ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Sebelumnya, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengakui tingginya jam kerja yang dilaksanakan oleh para Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa.

Bagaimana tidak, tak jarang setiap Pendamping Lokal Desa diharuskan mendampingi 3-4 desa sekaligus.

Menurut Gus Menteri, sapaan akrabnya, pendamping desa merupakan komponen yang berperan penting dalam setiap proses pembangunan desa.

Menurutnya, Pendamping Desa tak lain merupakan anak tunggal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang memiliki tugas eksekusi.

Selain itu, pendamping desa juga memiliki peran penting dalam mengentaskan daerah tertinggal dan revitalisasi kawasan transmigrasi. Sebab, pembangunan di daerah tertinggal dan transmigrasi juga dilakukan berdasarkan basis desa. (dra/fajar)

Bagikan berita ini:
6
1
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar