LBH Makassar Minta Presiden Turun Tangan Selesaikan Polemik KPK

Jumat, 1 Oktober 2021 10:56

Aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lulus Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) jadi masalah serius di Indonesia. Sejumlah pihak pun mengkritik pemecatan ini. Salah satunya di Makassar.

Aktivis dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Makassar menanggapi serius pemecatan itu. Ia menilai, pemecatan ini tak sesuai dengan aturan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

“Dinilai tak sesuai MA dan MK, Ombudsman serta Komnas HAM,” tegas Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik LBH Makassar, Andi Haerul Karim, Kamis malam (30/9/2021).

Dengan pemecatan itu yang terdiri dari sejumlah penyidik senior, salah satunya Novel Baswedan, berharap KPK tidak ditimpa musibah dalam memberantas korupsi.

Selain itu, lanjut Haerul, ia meminta kepada Presiden Joko Widodo agar segera bertindak menyelesaikan polemik di tubuh lembaga antirasuah ini. Lantaran jalan satu-satunya masalah ini berakhir, adalah turun tangan dari Joko Widodo.

“Tidak ada alasan Presiden untuk tak bertindak. Berdasarkan UU KPK, keputusan berada di tangan eksekutif, dan presiden adalah pimpinan tertinggi dari eksekutif KPK saat ini,” tegasnya.

Bagikan berita ini:
7
9
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar