Advokat Jadi Ketua Parpol Lalu Persoalkan AD/ART Partai Lainnya, Prof Jimly Ashiddiqie: Etika Kepantasan Sulit Diterima

Sabtu, 2 Oktober 2021 11:54
Advokat Jadi Ketua Parpol Lalu Persoalkan AD/ART Partai Lainnya, Prof Jimly Ashiddiqie: Etika Kepantasan Sulit Diterima

Prof Jimly Asshiddiqie

Meskipun kata dia, UU tidak secara eksplisit mengatur bahwa advokat tidak boleh menjadi ketua umum Parpol, namun secara etika kepantasan hal itu sulit diterima.

“Meski UU tdk explisit larang advkt jd ketum prpol, tp etika kpantasan sulit trima, aplgi mau prsoalkn AD Prpol orang lain. Mski hkm slalu msti trtulis, kpntasan&baik-buruk bs cukup dg sense of ethics,” beber Jimly.

Di sisi lain kata Jimly, Parpol sebagai lembaga negara yang diatur dalam UUD apalagi jika dibiayai APBN tentu harus mendapat pengawasan.

Maka kata dia, AD-ART Parpol memang tidak boleh bertentangan dengan UU dan pengadilan dapat menilai.

“Prpol jg lembaga negara dlm arti luas, status & perannya ada di UUD. Aplg kalo jd dibiayai APBN, psti jadi objek pemeriksaan BPK. Mk AD prpol sbg implementing regulation kwenangan ngatur atas delegasi UU, tdk boleh langgar UU. Pngdlan hrs bs nilai hal ini, tntu trgntung hakimnya,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menjadi kuasa hukum eks kader Partai Demokrat untuk mengajukan JR ke MA.(msn/fajar)

Bagikan berita ini:
6
2
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar