Polri Cari Posisi Terbaik untuk Perekrutan 57 Eks Pegawai KPK

Sabtu, 2 Oktober 2021 18:24
Polri Cari Posisi Terbaik untuk Perekrutan 57 Eks Pegawai KPK

Faisal salah satu dari pegawai yang dipecat menduga, sejak awal memang terdapat sejumlah pegawai yang sengaja ingin disingkirkan. (dok JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Rencana pengalihan 57 pecatan pegawai KPK ke ASN Polri masih jadi tanda tanya. Polri masih berkoordinasi dengan pihak terkait sebelum para mantan pejuang KPK itu bergabung jadi ASN Polri.

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, mengatakan, salah satu pihak yang akan dilakukan koordinasi adalah Kemenpan-RB.

“Ada juga yang bekerja di bagian administrasi, perencanaan. Olehnya itu, perlu koordinasi antara instansi ini untuk bisa merekrut mereka dan posisi mana yang ada di polri untuk rekan-rekan kita. Proses masih berjalan,” katanya, kepada wartawan, Sabtu (2/10/2021).

Perwira tinggi Polri satu bintang ini melanjutkan, mantan pegawai KPK yang kini resmi dipecat masih punya peluang untuk tetap berkontribusi memberantas korupsi di Indonesia, meski tak lagi di KPK.

“Polri mengajak dan membuka pintu seluas-luasnya untuk rekan kita, bahwa pegawai KPK bersama kami mengabdikan diri di Polri dan mengabdikan diri kepada negeri,” jelasnya.

Sebelumnya, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pemilihan tanggal pemecatan bagi 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, puluhan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat asesmen tes wawasan kebangsaan (TWK) itu akan diberhentikan dengan hormat pada 30 September 2021.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menyampaikan, pemilihan tanggal itu dapat menimbulkan imajinasi masyarakat terhadap sejarah kelam bangsa Indonesia. Terlebih, 30 September kerap diperingati sebagai hari G30S atau Gerakan Pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1965.

“Kalau tadi bangun imajinasi soal masa lalu Republik Indonesia, itu kan ada stigma soal 1965 soal PKI, soal komunisme. Apakah memang pemilihan tanggal 30 September itu mengintrodusir satu stigma berikutnya, kalau ini memang mengintrodusir satu stigma berikutnya betapa bahayanya negara ini,” kata Anam dalam diskusi daring, Minggu (19/9/2021) lalu.

Anam tak memungkiri, pemunculan stigma tersebut dapat berbahaya bagi bangsa Indonesia sendiri. Terlebih, kasus pelanggaran HAM banyak terjadi pada 30 September. (ishak/fajar)

Bagikan berita ini:
5
2
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar