Reshuffle Kabinet Jilid II, Pengamat: PAN Tidak Berkeringat, Partai Koalisi Bisa Kecewa

Selasa, 5 Oktober 2021 15:20
Reshuffle Kabinet Jilid II, Pengamat: PAN Tidak Berkeringat, Partai Koalisi Bisa Kecewa

Presiden Joko Widodo (Jokowi) usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Istana Merdeka. (Setpres)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Pengamat politik Jamiluddin Ritonga turut menyoroti isu reshuffle jilid II oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya PAN tak layak masuk Kabinet Jokowi-MA.

Salah satu partai yang disebut-sebut akan masuk kabinet Jokowi-Ma’ruf menggantikan menteri menteri adalah Partai Amanat Nasional (PAN).

Menurut Jamiluddin, PAN tidak layak masuk kabinet pemerintahan Presiden Jokowi menggantikan menteri yang direshuflle.

“PAN yang tidak berkeringat dinilai tak adil masuk dalam kabinet dan tidak layak,” ujarnya kepada Pojoksatu.id, Selasa (5/10/2021).

Bahkan, lanjut Jamiluddin, jika reshuffle dilakukan hanya untuk mengakomodir PAN agar dapat jatah kursi menteri.

Hal tersebut dikhawatirkan dapat menggoyahkan partai koalisi pemerintah.

“Diantara partai koalisi bisa kecewa dengan masuknya PAN ke kabinet dan ini dapat menggoyahkan soliditas partai koalisi pendukung pemerintah,” ucapnya.

Begitu juga dengan relawan yang merasa berjasa memperjuangkan Jokowi-Ma’ruf di Pilpres 2019 akan kecewa bila PAN masuk kabinet.

“Sementara para relawan yang bercucur keringat tak kunjung diakomodir di kabinet,” kata Jamiluddin.

Kendati demikian, sambung Dosen Universitas Esa Unggul itu, idealnya reshuffle dilakukan untuk meningkatkan kinerja kabinet.

“Menteri-menteri dinilai kinerjanya rendah dan kerap membuah gaduh diganti dengan orang diperkirakan dapat mendongkrak kinerja kabinet,” terangnya.

Namun, jika reshuffle hanya untuk mengakomodir PAN atau para relawan yang dinilai berjasa mengantarkan Jokowi jadi presiden.

“Mau berapa kali pun reshuffle, tentu kinerja kabinet tidak akan pernah meningkat,” tuturnya.

Jadi, kata Jamiluddin, kalau ingin meningkatkan kinerja kabinet, sebaiknya Jokowi berani lebih independen dalam melakukan reshuffle.

“Jokowi harus terbebas dari pengaruh partai koalisi pendukung pemerintah, dalam mengganti menteri yang memang berkinerja buruk dan sering buat gaduh,” jelasnya.

Untuk itu, Jokowi sebaiknya memilih pengganti menteri yang punya kemampuan di atas rata-rata, dan mempunyai empati yang tinggi terhadap rakyat.

“Memilih orang tepat, reshuffle kabinet akan bermanfaat bagi rakyat. Kalau tidak, reshuffle kabinet hanya kegiatan rutinitas berbagi kekuasaan sesama elit politik,” pungkasnya. (pojoksatu/fajar)

Bagikan berita ini:
4
6
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar