RUU Ibu Kota Negara Bukan Prioritas, Anggota Komisi VIII Beber Sebabnya

Selasa, 5 Oktober 2021 22:55

ILUSTRASI. (int)

FAJAR.CO.ID — Anggota Badan Legislasi Fraksi PKS Bukhori Yusuf memandang pembahasan RUU Ibu Kota Negara (IKN) bukan hal yang mendesak untuk dibicarakan saat ini. Tanggapan Bukhori merespons Surat Presiden (surpres) terkait RUU IKN yang telah diterima oleh pimpinan DPR pada 29 September 2021 silam.

“Kami memandang belum saatnya memaksakan diri membahas RUU IKN mengingat prioritas kita sekarang adalah pemulihan ekonomi,” tegas Bukhori melalui pernyataan tertulis yang diterima fajar.co.id, Selasa malam (5/10/2021).

Anggota Komisi VIII DPR ini membeberkan terkait empat isu krusial yang berdampak langsung pada masyarakat, dimana keempat hal ini seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dituntaskan. Empat persoalan tersebut antara lain: pengangguran, penyediaan lapangan kerja, ekonomi, dan penegakan hukum.

Pertama, catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2021 menyebutkan pandemi Covid-19 membuat angka pengangguran semakin meningkat. Peningkatan pengangguran terbesar terjadi pada kelompok masyarakat yang berusia 20-29 tahun.

Secara rinci, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengalami peningkatan sebesar 3,36 persen dibandingkan tahun lalu yang sebelumnya berada di angka 14,3 persen pada penduduk usia 20-24 tahun. Sementara, kenaikan TPT terbesar kedua terjadi pada penduduk usia 25-29 tahun, yakni meningkat 2,26 persen dibandingkan tahun 2020, yakni sebesar 7 persen.

Bagikan berita ini:
2
9
1
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar