RUU Ibu Kota Negara Bukan Prioritas, Anggota Komisi VIII Beber Sebabnya

Selasa, 5 Oktober 2021 22:55
RUU Ibu Kota Negara Bukan Prioritas, Anggota Komisi VIII Beber Sebabnya

ILUSTRASI. (int)

Namun demikian, PKS bersikap menolak RUU ini lantaran berpotensi menimbulkan ketidakadilan ekonomi bagi masyarakat.

“RUU ini berpotensi memberatkan rakyat kecil lantaran tarif PPN dirancang agar naik, serta kebutuhan pokok seperti sembako dan jasa pelayanan publik lainnya bisa dikenakan pajak sewaktu-waktu. Namun mirisnya, para konglomerat pengemplang pajak justru akan diampuni melalui Tax Amnesty sebagaimana diatur dalam RUU ini,” kritik Bukhori.

Keempat, soal penegakan hukum. Kami menyesalkan vonis bengkok yang dijatuhkan majelis hakim tipikor bagi terdakwa korupsi bansos, eks Mensos Juliari, maupun terdakwa kasus suap, eks Jaksa Pinangki karena sulit diterima akal sehat. Nahasnya, tidak hanya majelis hakim yang bermasalah, putusan jaksa yang enggan mengajukan tuntutan maksimal bagi kedua koruptor tersebut juga patut dipersoalkan.

“Kedua preseden ini cukuplah menjadi bukti yang menunjukan coreng pada wajah sistem hukum di Indonesia. Hingga kini, kami masih menagih komitmen pemerintah untuk menegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan masyarakat,” ucapnya.

Keempat persoalan di atas, demikian Bukhori melanjutkan, telah mengundang atensi serius dari masyarakat dan sangat dinanti penyelesaiannya. Sehingga, sebuah undang-undang diharapkan dapat memberikan solusi terhadap, minimalnya, keempat isu utama tersebut.

Bagikan berita ini:
1
4
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar