ICW Sebut Putusan MK Tidak Menghapus Pembatasan Remisi Napi Koruptor

Rabu, 6 Oktober 2021 19:12

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana (Miftahul Hayat/Jawa Pos)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 41/PUU-XIX/2021 tidak menghapus pembatasan remisi bagi narapidana korupsi.

Pernyataan itu menanggapi putusan MK pada 30 September 2021 terhadap uji materiil yang diajukan oleh terpidana kasus korupsi Otto Cornelis Kaligis (OC) Kaligis terkait syarat pengurangan masa pidana (remisi) bagi narapidana (napi).

“Mahkamah bukan membuka remisi untuk narapidana korupsi, tetapi menghendaki model baru pemberian remisi,” kata Kurnia Rabu (6/10).

MK memutuskan menolak permohonan pengujian materiil Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada Kamis (30/9), namun menyatakan semua napi memiliki hak untuk mendapatkan remisi harus diberikan tanpa terkecuali.

“MK dalam putusannya menyatakan tidak hendak ikut campur dalam penentuan pemberian remisi terutama terkait eksistensi Peraturan Pemerintah (PP) No 99 Tahun 2012, namun permasalahannya adalah pandangan MK tentang model pemberian remisi harus melalui putusan peradilan,” ujar Kurnia.

Bagikan berita ini:
9
4
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar