Langkah Yusril Gugat AD/ART Demokrat Bisa Timbulkan Kekacauan Hukum, Pakar Hukum Tata Negara: Partai Bukan Lembaga Negara

Kamis, 7 Oktober 2021 06:31

Yusril Ihza Mahendra

FAJAR.CO.ID, JAKARTA–Sejumlah pakar hukum tata negara dari berbagai kampus di seluruh Indonesia mengkritik langkah advokat Yusril Ihza Mahendra menggugat AD/ART Partai Demokrat melalui judicial review (JR) pada Mahkamah Agung (MA). Langkah hukum Yusril tersebut dinilai sebagai manipulasi intelektual yang berpotensi menimbulkan kekacauan hukum.

Lektor Kepala Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zainal Arifin Mochtar mengatakan peraturan perundang-undangan yang umumnya diujimaterikan ke MA merupakan produk lembaga negara. Sementara AD/ART bukanlah produk lembaga negara, melainkan partai. Dan, kedudukan partai tidak sama dengan lembaga negara.

“AD/ART itu konstitusi bagi partai, internal partai. Secara ketatanegaraan mustahil untuk menyamakan AD/ART dengan peraturan perundang-undangan. Kan yang bisa dibawa ke Mahkamah Agung itu adalah peraturan perundang-undangan. AD/ART itu bukan peraturan perundang-undangan bagaimana bisa digugat di MA?” ujar Zainal saat dikonfirmasi, Rabu (6/10).

Sementara itu, Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari menegaskan, MA tidak berwenang menguji AD/ART partai politik. Pasalnya, AD/ART bukanlah keputusan yang berada di bawah undang-undang.

Bagikan berita ini:
4
3
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar