Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Desa Biji Nangka, Aktivis Hukum: Pengembalian Tak Hapus Pidana

Selasa, 12 Oktober 2021 20:28

FAJAR.CO.ID, SINJAI — Kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai memasuki babak baru. Kali ini, Inspektorat dan Kepolisian melakukan pemeriksaan untuk menentukan kerugian negara.

Proses ini mendapat perhatian serius dari aktivis hukum, Dedi Rawan. Meski kerugian negara pembangunan menggunakan Dana Desa (DD) sejak tahun anggaran 2017 hingga tahun anggaran 2019 belum keluar, mereka mewanti-wanti penegak hukum. Dengan menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana.

Menurut Dedi, pengembalian hasil korupsi ini tidak memberi efek apabila terlapor berusaha lepas dari proses hukum. Melainkan, hanya menjadi alasan bagi pengadilan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan.

“Apabila ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan, pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum,” bebernya, Selasa (12/10/2021).

Selain itu, dalam pasal 4 UU pemberantasan Tipikor No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU No 20 Tahun 2001, dijelaskan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

Bagikan berita ini:
8
8
4
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar