Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Desa Biji Nangka, Aktivis Hukum: Pengembalian Tak Hapus Pidana

Selasa, 12 Oktober 2021 20:28
Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Desa Biji Nangka, Aktivis Hukum: Pengembalian Tak Hapus Pidana

“Jadi dalam regulasi sangat jelas bahwa pengembalian tidak menghapus tindak pidana, jadi apapun hasil audit itu tidak usah interpretasikan secara berlebihan, itukan sudah jelas itu dalam undang-undang,” jelas Dedi.

Aktivis yang tergabung dalam lembaga hukum ASH Law Firm itu mengatakan, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Namun bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Menurutnya, dikembalikan sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum.

“Khusus dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan unsur pidana bisa saja hilang, apabila dimulai sebelum penyidikan,” bebernya.

Kendati demikian, Dedi mengingatkan bahwa Tipikor tidak hanya sebatas kerugian negara. Suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, itu semua harus diusut secara profesional oleh penegak hukum.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Sinjai, Iptu Abustam menyebut, saat ini perhitungan kerugian negara tengah dilakukan atas kasus pembangunan kantor Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong.

Bagikan berita ini:
3
5
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar