Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Desa Biji Nangka, Aktivis Hukum: Pengembalian Tak Hapus Pidana

Selasa, 12 Oktober 2021 20:28
Dugaan Korupsi Pembangunan Kantor Desa Biji Nangka, Aktivis Hukum: Pengembalian Tak Hapus Pidana

FAJAR.CO.ID, SINJAI — Kasus dugaan korupsi pembangunan Kantor Desa Biji Nangka Kecamatan Sinjai Borong Kabupaten Sinjai memasuki babak baru. Kali ini, Inspektorat dan Kepolisian melakukan pemeriksaan untuk menentukan kerugian negara.

Proses ini mendapat perhatian serius dari aktivis hukum, Dedi Rawan. Meski kerugian negara pembangunan menggunakan Dana Desa (DD) sejak tahun anggaran 2017 hingga tahun anggaran 2019 belum keluar, mereka mewanti-wanti penegak hukum. Dengan menegaskan pengembalian kerugian negara tidak menghapus pidana.

Menurut Dedi, pengembalian hasil korupsi ini tidak memberi efek apabila terlapor berusaha lepas dari proses hukum. Melainkan, hanya menjadi alasan bagi pengadilan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan.

“Apabila ada iktikad baik untuk memperbaiki kesalahan, pengembalian uang itu hanya mengurangi pidana, tetapi bukan mengurangi sifat melawan hukum,” bebernya, Selasa (12/10/2021).

Selain itu, dalam pasal 4 UU pemberantasan Tipikor No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh UU No 20 Tahun 2001, dijelaskan pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana pelaku dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3.

“Jadi dalam regulasi sangat jelas bahwa pengembalian tidak menghapus tindak pidana, jadi apapun hasil audit itu tidak usah interpretasikan secara berlebihan, itukan sudah jelas itu dalam undang-undang,” jelas Dedi.

Aktivis yang tergabung dalam lembaga hukum ASH Law Firm itu mengatakan, pengembalian hasil tindak pidana sering dikaitkan dengan waktunya. Bila pengembalian dilakukan sebelum penyidikan dimulai, seringkali diartikan menghapus tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Namun bila dilakukan setelah penyidikan dimulai, pengembalian itu tidak menghapus tindak pidana. Menurutnya, dikembalikan sesudah penyidikan itu tetap melawan hukum.

“Khusus dalam konteks tindak pidana korupsi, pengembalian kerugian negara sebelum penyidikan bisa menghapus tindak pidana. Salah satu unsur korupsi, adalah unsur kerugian negara. Bila sudah dikembalikan unsur pidana bisa saja hilang, apabila dimulai sebelum penyidikan,” bebernya.

Kendati demikian, Dedi mengingatkan bahwa Tipikor tidak hanya sebatas kerugian negara. Suap, gratifikasi, penyalahgunaan wewenang, itu semua harus diusut secara profesional oleh penegak hukum.

Sebelumnya, Kasat Reskrim Polres Sinjai, Iptu Abustam menyebut, saat ini perhitungan kerugian negara tengah dilakukan atas kasus pembangunan kantor Desa Biji Nangka, Kecamatan Sinjai Borong.

“Masih proses perhitungan kerugian negara, kami melibatkan inspektorat Sinjai,” kuncinya. (sir)

Bagikan berita ini:
10
2
9
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar