Proyek Kereta Api Cepat Malah Dibiayai APBN, Demokrat Geleng-geleng

Rabu, 13 Oktober 2021 11:02

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan (dok: MPR RI)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Presiden Joko Widodo melalui laman web resmi Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 pernah berjanji bahwa kereta cepat Jakarta-Bandung yang bekerjasama dengan Cina tidak akan menggunakan APBN.

Kala itu Jokowi berjanji akan menyerahkan kepada BUMN agar dapat menggunakan skema Business to Business.

Namun, janji tersebut seperti dibantah sendiri oleh Pemerintah dikarenakan Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang di dalamnya mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk didanai APBN.

Sontak, langkah Pemerintah ini menuai protes dari masyarakat yang menagih janji Presiden.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyebut, Pemerintah harusnya menepati janjinya untuk tidak menggunakan APBN.

“Dalam beberapa waktu terakhir, APBN sangat berat dengan adanya Pandemi Covid-19. Harusnya, APBN tidak semakin diberatkan dengan proyek kereta cepat yang dulunya dijanjikan tidak menggunakan APBN,” tutur Syarief Hasan dalam keterangannya, Rabu (13/10/2021).

Lebih lanjut Wakil Ketua MPR RI menyatakan, APBN harusnya difokuskan pada program-program kritikal dan esensial yang dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di masa Pandemi Covid-19.

Bagikan berita ini:
5
4
3
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar