Bebani APBD Rp25 Miliar, Tenaga Honorer dan Sukarela Dirasionalisasi

Kamis, 14 Oktober 2021 17:12

Foto: Ariadi/Fajar

FAJAR.CO.ID, ENREKANG — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Enrekang berencana melakukan rasionalisasi tenaga honorer dan sukarela.

Rencananya, rasionalisasi tenaga honorer dan sukarela itu akan dilakukan awal November 2021 mendatang. Bahkan, Pemkab sudah melakukan pembentukan tim penjaringan tenaga sukarela.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Setda Enrekang, Dirhamsyah mengatakan, rasionalisasi ini dilakukan karena jumlah belanja langsung tenaga sukarela setiap tahunnya dinilai membebani APBD Enrekang.

Dia merinci, pada 2016 anggaran belanja langsung tenaga sukarela telah membebani APBD sebesar Rp15 miliar, tahun 2020 sebesar Rp23 miliar, dan di tahun 2021 tenaga sukarela membebani sekitar Rp25 miliar.

“Ini sesuai rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2019. Ini dinilai terlalu membebani APBD,” katanya, Kamis, 14 Oktober 2021.

Pelaksanaan rasionalisasi itu juga sesuai dengan PP nomor 49 tahun 2014 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Aturan itu ditindak lanjuti Surat edaran Bupati Enrekang nomor : 800/468/XII/BKDD/2018 tentang larangan mengangkat tenaga honorer.

Menurut Dirhamsyah, di Kabupaten Enrekang, selama ini perekrutan tenaga sukarela tidak memiliki aturan managemen pengelolaan. Tahun ini baru dirancang regulasi terkait hal tersebut.

Bagikan berita ini:
2
8
8
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar