“Meski sudah diciutkan menjadi 41 BUMN, sejatinya yang memberikan dividen ke negara tetaplah 11 BUMN. Apakah yang tidak bisa menghasilkan dividen akan dibubarkan? Tidak juga. Karena ada juga BUMN yang kerjanya untuk pelayanan publik,” terang Erick.
Misalnya PT KAI dan PT Pelni. Kedua perusahaan itu tidak mungkin dipaksa meraih untung sebanyak-banyaknya. Sebab sebagian besar kegiatannya merupakan publik service obligation (PSO). (fin)