Putusan MK, Presiden Jokowi Wajib Umumkan Status Terbaru Pandemi di Akhir Tahun

Jumat, 29 Oktober 2021 09:33
Putusan MK, Presiden Jokowi Wajib Umumkan Status Terbaru Pandemi di Akhir Tahun

Ilustrasi Mahkamah Konstitusi

FAJAR.CO.ID, JAKARTA Pemerintah wajib mengumumkan status pandemi COVID-19 pada akhir tahun kedua sejak status itu dibuat. Apabila status dilanjutkan, maka anggaran COVID sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020 alias Perppu Corona, harus dengan persetujuan DPR RI.

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan harus dinyatakan tidak berlaku lagi sejak Presiden mengumumkan secara resmi bahwa status pandemi COVID-19 telah berakhir di Indonesia. Status tersebut harus dinyatakan paling lambat akhir tahun ke-2. Dalam hal secara faktual pandemi COVID-19 belum berakhir, sebelum memasuki tahun ke-3 UU a quo masih dapat diberlakukan. Namun pengalokasian anggaran dan penentuan batas defisit anggaran untuk penanganan Pandemi COVID-19, harus mendapatkan persetujuan DPR dan pertimbangan DPD,” ujar Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Anwar Usman, dalam sidang yang disiarkan di chanel YouTube MK, Kamis (28/10).

Tak hanya itu. MK juga mereview Pasal 27 ayat 1 UU Nomor 2/2020. Hasil review terhadap Pasal tersebut berbunyi:(1) “Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara, termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

Bagikan berita ini:
2
9
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar