FAJAR.CO.ID, MAKASSAR - Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto atau yang lebih dikenal Danny Pomanto menanggapi adanya lahan yang telah dihibahkan ke Pemkot Makassar diduga diambil alih kembali oleh pihak Bosowa.
Lahan tersebut untuk pembangunan Mega Proyek Metro Tanjung Bunga. Mega proyek Tanjung Bunga ini terdiri atas pembangunan pedestarian, pelebaran jalan menjadi lima puluh meter, pembangunan Ampiteater, termasuk sejumlah wahana ruang terbuka yang bisa diakses oleh publik secara mudah.
Menurutnya, terkait hal itu pasti ada kerugian negara. Sehingga, dia akan mempertanyakannya karena sudah ada penganggarannya.
"Saya kira ini menjadi barang serius karena menurut berita, ada iklan-iklannya berita bahwa sudah diserahkan, terbuka apa semua," kata Danny sapaannya ketika ditemui di kediamannya, Selasa, (2/11/2021).
Akan tetapi, setelah ia memeriksa dokumen yang ada, memang tidak ada jaminan termasuk sertifikat penyerahan ke pemerintah kota Makassar.
"Di legalitas memang tidak ada sertifikat diserahkan ke pemerintah kota," tutur Danny.
Dalam perjanjian penyerahan justru tertulis kata "dapat" yang memiliki makna ambigu.
"Jadi dapat, bisa ya, bisa tidak. Jadi kesalahan yang paling mendasar adalah pemerintah kota tidak punya dasar hukum yang kuat untuk menguasai daerah itu," ujarnya.
Danny mengaku heran karena penganggarannya tetap ada. Sehingga menurutnya ini adalah kesalahan besar.
Di sisi lain, kata orang nomor satu ini, pihak yang memiliki tanah tersebut telah mengaku menyerahkan.
"Diklaim, itukan masalah hukum bahwa pernah ji menyerahkan. Nah konflik begini konflik hukum. Jangan tanya sama saya. Tanya sama BPK. Tanya sama KPK, aparat hukum, kejaksaan dan kepolisian," pungkasnya.
Sebelumnya, Gubernur Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sulsel, Andi Irwan Paturusi menyebut ada kemungkinan pihak Bosowa sudah tidak cinta lagi terhadap Kota Makassar
"Dulu kan waktu diserahkan itu lahan disaksikan Gubernur nonaktif saat ini (NA), ada pak Pj Wali Kota (Rudy Djamaluddin) dan beberapa pejabat lainnya, tetapi kok sekarang kembali dia kuasai, apa mungkin Bosowa tidak cinta lagi kepada Makassar," ujar Irwan, Senin (1/11/2021).
Menurut Irwan, dua Professor yang merupakan guru besar itu sudah di 'kadalin' oleh pihak pengusaha Bosowa, pasalnya lahan telah diterima kedua pejabat saat itu ditarik kembali.
Lebih jauh Irwan menjelaskan bahwa dari awal pembangunan pedestrian metro tanjung bunga itu bermasalah, sebab kedua guru besar yang memegang kuasa jabatan saat itu membangun di atas lahan bukan milik pemerintah.
"Dua Guru besar ini sudah di 'kadalin' sama pengusaha, kalau seperti ini kan ada kerugian negara. Apalagi lahan hibah itu sudah dibangun pakai dana pemerintah, malah diambil kembali," ungkapnya
Irwan menduga, lahan yang diserahkan dan gembor-gemborkan ke publik itu hanya dihibahkan di bawah tangan, pasalnya ada kepentingan terselubung didalamnya.
"Jadi LIRA meminta mantan Pj Wali Kota Makasaar (Rudy Djamaluddin) bertanggung jawab atas itu, termasuk Nurdin Abdullah, kenapa lahan hibah itu sudah dibangun pakai dana pemerintah tetapi diambil alih oleh pengusaha," tanyanya
Olehnya, lanjut Irwan, LIRA Sulsel meminta pihak Aparat Penegak Hukum (APH) turun mengusut adanya dugaan kerugian negara akibat pembangunan yang hampir rampung tersebut.
"APH harus turun tangan melakukan pengusutan adanya kerugian negara akibat pembangunan diatas lahan hibah yang diambil alih kembali oleh pihak Bosowa," pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, Pj Wali Kota Makassar Rudy Djamaluddin menerima penyerahan sertifikat lahan yang dihibahkan oleh para pengusaha ditandai dengan pematokan jalan .
Para pemilik lahan yang telah menghibahkan tanahnya yakni, James TJahaja Riady (Lippi Group/ PT. GMTD), Prof Chairul Tanjung (CT Corp), Haji Fatimah (PT Kalla Group) dan HM Aksa Mahmud (PT Bosowa). (selfi/fajar)