Prof Farida Sebut Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan RI Membawa Arah Baru

Minggu, 7 November 2021 18:16
Prof Farida Sebut Penerapan Restorative Justice di Kejaksaan RI Membawa Arah Baru

FAJAR.CO.ID, MAKASSAR – Lahirnya Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative membawa arah baru yang konstruktif bagi penegakkan hukum di Institusi Kejaksaan.

Hal ini disampaikan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Farida Patittingi, dirinya mengapresiasi prestasi Kejaksaan Agung RI dalam menyelesaikan perkara melalui mekanisme restorative justice.

“Memang Peraturan Kejaksaan Agung ini memberikan terobosan dalam menyelesaikan perkara,” ujarnya, Minggu (7/11/2021).

Menurut Dekan Hukum PTN se-Indonesia ini, peraturan tersebut menegaskan penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat, dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem peradilan pidana.

Lanjut dia, prinsip penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam Perja Nomor 15 tahun 2020 ini berlandaskan pada prinsip keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, cepat, sederhana, dan biaya ringan. Prinsip-prinsip ini merupakan prinsip penting dalam penerapan restorative justice di institusi kejaksaan.

Bagikan berita ini:
10
8
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar