Tenaga Dokter dan Kebutuhan Sangat Jauh, DPR Tunggu Supres RUU Pendidikan Kedokteran

Rabu, 17 November 2021 19:46
Tenaga Dokter dan Kebutuhan Sangat Jauh, DPR Tunggu Supres RUU Pendidikan Kedokteran

IST

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — MPR RI menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membahas RUU Pendidikan Kedokteran Menjawab Tantangan.

Salah satu agenda RUU yang dibahas adalah RUU No.20, yang di dalam-nya membahas soal sinkronisasi peraturan kedokteran yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan kualitas profesi kedokteran.

Kebijakan Global dalam pendidikan kedokteran di Indonedia masih dianggap sedikit anomali.

“Ketika kita dibandingkan dengan Timor Leste saja, itu masih bisa dikatakan kalah,” kata Lestari Moerdijat.

“Situasi pendidikan kedokteran di Indonesia itu sangat memerlukan perhatian. Tadi dari beberapa narasumber kita lihat, di gambarkan betul betapa jumlah tenaga dokter di Indonesia dengan kebutuhan itu jauh sekali,” sambung Wakil Ketua MPR RI, Dr Lestari Moerdijat (17/11/2021).

Sebelum-nya RUU Pendidikan Kedokteran sudah digagas sejak tahun 2014 lalu oleh Fraksi Nasdem, Pandemi mengajarkan banyak hal untuk Indonesia. Dan kini hanya tinggal menunggu supres RUU tersebut.

Adapun sebagian usulannya adalah:

  1. Uji Kompetensi merupakan suatu hal yang sangat penting yang masih tetap harus dipertahankan karena untuk men-standarisasi dokter yang memberikan pelayanan.
  2. Hilangnya pasal pada RUU dikdok yang seharusnya tidak serta merta menghilangkan uji kompetensi itu sendiri, mengingat terkait hasil dari uji kompetensi itu sendiri dalam hal ini sertifikat kompetensi juga diatur dalam UU tentang praktik kedokteran.
  3. UKMPPD masih dimungkinkan dengan penanggung jawab Fakultas Kedokteran, rumah sakit pendidikan, dan kolegium dokter umum yang terdiri dari gabungan Wakil Dekan 1
  4. UKMPPD tetap menjadi “exit exam” sesuai yang tercantum dalam UU praktik kedokteran. (Riki/Fajar)

Bagikan berita ini:
3
9
7
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar