Putusan MA Soal PP Pengetatan Remisi Koruptor Belum Dijalankan

Jumat, 19 November 2021 18:49
Putusan MA Soal PP Pengetatan Remisi Koruptor Belum Dijalankan

ILUSTRASI.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA- Mahkamah Agung (MA) mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012, atau yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor.

Dalam PP 99 itu, koruptor bisa mendapatkan remisi dengan syarat lebih ketat dibandingkan dengan narapidana lainnya.

Praktisi hukum dari LQ Indonesia Law Firm menyoroti masih belumnya dilaksanakan keputusan MA tersebut, khususnya oleh pihak Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Pas Kemenkumham).

“Saya bukannya membenarkan perbuatan para koruptor, namun sejatinya ketika divonis di pengadilan, majelis hakim sudah memberikan vonis yang menurut pengadilan putusan yang tepat, sehingga dengan dihilangkan haknya lagi untuk mendapatkan remisi oleh peraturan pemerintah merupakan hal yang salah dan melawan hukum,” ujar Ketua Pengurus dan Pendiri LQ Indonesia Law Firm Alvin Lim, Jumat (19/11/2021).

Menurut Alvin, apabila hukuman koruptor dianggap terlalu ringan, maka hakim atau lembaga yudikatif yang bertugas memperberat vonis.

Bukannya menjadi kewenangan dari pemerintah atau lembaga eksekutif, melalui penerbitan PP 99.

Bagikan berita ini:
8
4
5
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar