Soal Putusan UU Ciptakerja, Ketua Umum Kasbi Nilai MK Kurang Tegas

Jumat, 26 November 2021 14:39
Soal Putusan UU Ciptakerja, Ketua Umum Kasbi Nilai MK Kurang Tegas

Ratusan buruh yang tergabung mengepung Kantor Dinas Ketenaga Kerjaan (Disnaker) Kota Tangerang, Banten, Senin (23/11/2021). Buruh Seluruh Indonesia turun kejalan menuntut kenaikan upah yang hanya naik 1,09% dari tuntutan 13,5%. Dalam aksinya buruh membawa keranda mayat dan bendera merah putih. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (Kasbi) Nining Elitos menilai Mahkamah Konstitusi (MK) masih kurang tegas memutuskan uji materi tentang Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

“Saya melihat kurang ketegasan MK mengenai hal tersebut yaitu ambigu,” kata Nining saat dihubungi, Jumat (26/11).

Pasalnya, kata dia, MK hanya menyatakan UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat. Lembaga yang dipimpin Anwar Usman itu meminta UU Ciptaker diperbaiki selama dua tahun.

“Seharusnya UU tersebut tidak berlaku dan mengembalikan ke aturan sebelumnya,” ungkap Nining.

MK sebelumnya memutuskan UU Cipta Kerja inskonstusional bersyarat atau bertentangan dengan UUD 1945. MK melihat terdapat kekurangan dalam pembuatan Undang-undang andalan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu, di antaranya proses pembentukannya.

“Menyatakan pembentukan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun sejak putusan ini diucapkan,” kata Ketua MK Anwar Usman saat membacakan putusan judicial review UU Cipta Kerja di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (25/11).

Bagikan berita ini:
3
1
2
Tetap terhubung dengan kami:

Komentar