Koalisi Masyarakat Sipil Ungkap Adanya Warga yang Adukan Pelayanan Covid-19 Diancam

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Kesehatan, mencatat penanganan publik yang disediakan kementerian/lembaga terkait pandemi Covid-19 belum optimal. Dalam satu tahun terakhir, LaporCovid-19 menerima banyaknya pengaduan warga, di antaranya sulit mengakses pemeriksaan rt-PCR, akses terhadap vaksin dan obat-obatan, pelanggaran protokol kesehatan di tempat publik maupun saat pembelajaraan tatap muka, serta sulitnya mendapatkan bantuan sosial.

“Sayangnya, banyak kanal pengaduan pemerintah yang tidak dikelola dengan baik, sehingga pemenuhan hak warga mendapatkan informasi yang akurat dan layanan publik yang baik belum berjalan optimal,” kata perwakilan Koalisi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur dalam keterangannya, Rabu (8/12).

Bahkan, partisipasi warga dalam memberikan masukan, keluhan, maupun pengaduan terhadap layanan publik dan tindak lanjut dari pemerintah masih menghadapi tantangan. Alih-alih menerima tanggapan, Koalisi menerima sedikitnya sembilan pengaduan masyarakat yang berakhir dengan ancaman oleh oknum pelayanan publik sepanjang 2021.

Misalnya, intimidasi dan perundungan yang dialami oleh warga, setelah melaporkan pelanggaran ketentuan pembelajaran tatap muka (PTM) selama PPKM di Kabupaten Bandung, intimidasi terhadap relawan tenaga kesehatan (nakes) atas pengaduan insentif yang belum diberikan.

Selain itu, ancaman terhadap warga yang melaporkan dugaan penyelewengan bantuan sosial oleh oknum RT di Kebon Jeruk, intimidasi terhadap tim relawan LaporCovid-19 kala meneruskan laporan warga dan mendorong transparansi data kematian Covid-19.

  • Bagikan