Hakordia, LPSK Ajak Penegak Hukum Mengawal Akuntabilitas Pemberian Status JC

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengajak aparat penegak hukum menjadikan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada Kamis (9/12), sebagai momentum untuk mengawal akuntablitas pemberian status justice collaborator (JC) atau saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pemanfaatan JC dalam upaya memerangi korupsi menjadi salah satu strategi yang disepakati PBB pada 2003, dengan menerbitkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC).

Konvensi itu kemudian diratifikasi Indonesia menjadi UU Nomor 7 Tahun 2006. Pada tahun yang sama, terbit UU Nomor 13 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam UU itu dibuka ruang keringanan pidana bagi pelaku yang bekerjasama.

Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menyampaikam, ketentuan Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006 melahirkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menkumham, Jaksa Agung, Kapolri, KPK dan LPSK pada 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

“Ketentuan soal justice collaborator ini juga menstimulus terbitnya PP Nomor 99 Tahun 2012 yang memberi syarat tambahan bagi terpidana korupsi, terorisme dan narkotika, untuk mendapatkan hak-hak narapidana dengan mensyaratkan sebagai JC,” kata Edwin, Kamis (9/12).

Edwin mengungkapkan, dalam putusannya belum lama ini, Mahkamah Agung membatalkan pasal dalam PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mensyaratkan narapidana harus mendapatkan status JC untuk memperoleh hak-haknya.

  • Bagikan