Hukuman Mati bagi Koruptor, Pakar Hukum Pidana Trisakti Sebut Cocok untuk Kondisi Darurat seperti Korupsi Bansos

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA — Pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Dian Adriawan menilai jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Agung keliru dalam menuntut hukuman mati kepada terdakwa dugaan korupsi pengelolaan dana PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI), Heru Hidayat. Menurutnya, surat dakwaan yang dibuat jaksa terhadap Heru Hidayat tidak memuat Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Kalau tidak ada dalam surat dakwaan, berarti kekeliruan yang dilakukan jaksa ketika dia mencantumkan itu (pidana hukum mati) di dalam tuntutan pidana,” kata Dian dalam keterangannya, Jumat (10/12).

Dian menyatakan, poin-poin dalam surat dakwaan merupakan hal yang penting, karena menjadi koridor bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara. Selain itu, surat dakwaan menjadi batasan bagi jaksa dalam pengajuan tuntutan pidana bagi seorang terdakwa.

“Kalau tidak ada dalam surat dakwaan, kemudian dalam tuntutan-tuntutan pidana ada Pasal 2 ayat (2), itu kekeliruan JPU. Karena apa yang ada dalam surat dakwaan, diantisipasi juga oleh terdakwa di dalam pembuktian. Nah, bagaiman dia (terdakwa) mengantisipasi Pasal 2 ayat (2) kalau tidak ada dalam surat dakwaan?” ungkap Dian.

Menurutnya, tindakan prilaku korupsi Heru Hidayat tidak bisa dikategorikan sebagai pengulangan tindakan pidana. Karena pengulangan tindak pidana terjadi ketika seseorang sudah diputuskan bersalah dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, lalu setelahnya melakukan tindak pidana baru.

  • Bagikan