Perekat Nusantara Sebut Polri Tidak Memiliki Kewenangan Mengangkat ASN

  • Bagikan

FAJAR.CO.ID, JAKARTA – Sejumlah advokat yang tergabung dalam Pergerakan Advokat Nusantara menilai Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak memiliki kewenangan memproses dan mengangkat sendiri ASN khususnya 57 eks pegawai KPK.

“Berdasarkan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN, sesungguhnya Kapolri tidak memiliki kewenangan memproses dan mengangkat sendiri ASN, khususnya 57 eks Pegawai KPK yang sudah dinyatakan tidak lulus tes menjadi ASN oleh BKN,” kata Koordinator Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) Petrus Selestinus saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (8/12/2012).

Oleh karena itu, Perekat Nusantara berencana mengajukan uji judicial ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Kepolisian RI Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pengangkatan Khusus dari 57 Eks Pegawai KPK Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Polri.

“Sebab, proses pembuatan dan substansinya bertentangan dengan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri, UU No. 5 Tahun 2014 Tentang ASN, UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dan UU Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perudangan-Undangan,” kata Petrus Selestinus.

Menurut Petrus, berdasarkan UU Nomor 5 Tahun 2014 maka pengadaan dan pengangkatan ASN di lingkungan instansi pemerintah, hanya boleh diselenggarakan oleh dan menjadi wewenang BKN Cq. Badan Pembina Kepegawaian.

“Polri merupakan instansi Pemerintah pengguna SDM yang dihasilkan oleh BKN melalui Badan Pembina Kepegawaian,” tegas Petrus yang juga Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) ini.

  • Bagikan