Sebagai contoh kebijakan dimaksud, hingga Desember 2021, UMKM dibebaskan dari pajak kare na ditanggung pemerintah. Cadangan juga telah dipersiapkan apabila tahun depan masih diperlukan. Salah satunya, ia menjelaskan, pada 2022 UMKM orang pribadi dengan omzet sampai dengan Rp 500 juta tidak dikenai pajak. “Ini adalah bentuk dukungan konkret bagi UMKM,” tandas Pras.
Optimisme juga diungkapkan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Arsyad Rasyid, apalagi mengingat saat ini Indonesia sudah dilihat dan dipercaya secara global.
Ia berharap momentum baik ini dapat dijaga, salah satunya dengan mengawal penanganan
kesehatan. “Prokes dan vaksinasi jadi kunci,” tegasnya.
Dalam upaya menyelesaikan tantangan pemulihan ekonomi, menurutnya, sangat penting untuk menyamakan persepsi semua pihak, termasuk para pelaku industri dan kementerian terkait. “Kadin berusaha melakukan dialog sosial, menyampaikan persepsi, alignment, terhadap pertumbuhan ekonomi ke depan,” jelasnya.
Pihaknya sangat menghargai adanya insentif dan relaksasi yang diberikan pemerintah terutama bagi para pelaku UMKM, karena kebangkitan sektor domestik juga dirasa sangat penting.
Karena itu, ia menyebutkan transformasi UMKM ke arah digital menjadi salah satu fokus Kadin pada tahun depan. “2022, Kadin fokus membantu UMKM bertransformasi ke basis digital, juga mendorong mentoring UMKM karena masih banyak UMKM yang informal,” tegasnya.
Arsyad menegaskan bahwa mentoring atau pendampingan untuk UMKM yang masih berada di sektor informal perlu dilakukan, terutama terkait upaya legal literacy, literasi finansial dan literasi digital.
