RUU IKN Rampung Awal 2022, Pengamat: Hanya Mengakomodir Kepentingan Elite

  • Bagikan
Presiden Jokowi saat meninjau lokasi IKN di Kaltim.

FAJAR.CO.ID, JAKARTA— Pengamat Komunikasi Politik M Jamiluddin Ritonga menilai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) hanya untuk mengakomodir kepentingan elite daripada rakyat. Tiba-tiba lokasi sudah ditetapkan.

Diketahui, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-undang Ibukota Negara (RUU IKN) menargetkan pengesahan IKN pada awal 2022.

Pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR sepakat dibutuhkan pemindahan IKN.

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga menilai kesepakatan pemerintah dan mayoritas fraksi di DPR itu menguatkan dugaan pemindahan IKN hanya untuk mengakomodir kepentingan elite daripada rakyat.

“Elite yang dimaksud di sini adalah eksekutif dan partai pendukung pemerintah,” kata Jamiluddin dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/12).

Fraksi di DPR ini akan dijadikan stempel untuk memuluskan keinginan para elite tersebut dengan target selesai awal 2022.

Sebab, mayoritas fraksi di DPR yang mendukung pemindahan IKN itu juga berasal dari partai pendukung pemerintah.

Disebutkan Jamiluddin Ritonga, RUU IKN inisiatif dari eksekutif atau Pemerintah Jokowi.

Hal ini, kata Jamiluddin, semakin mengindikasikan pemindahan IKN memang lebih dominan keinginan elite daripada rakyat.

“Pemindahan IKN semakin elitis karena Presiden Joko Widodo yang menetapkan lokasi IKN baru,” katanya.

“Jokowi setelah meninjau Kalteng dan Kaltim, akhirnya memutuskan lokasi IKN baru seluas 180 ribu hektare di perbatasan Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur,” katanya.

  • Bagikan