FAJAR.CO.ID, JAKARTA-- Sejumlah daerah dilaporkan memiliki stok vaksin Covid-19 berlebih. Bahkan, vaksin tersebut nyaris kedaluwarsa. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pun segera merelokasi ke daerah yang membutuhkan.
Hingga kemarin (12/12) Kemenkes masih menerima laporan adanya daerah yang memiliki stok vaksin Covid-19 hampir kedaluwarsa.
”Tapi, masih pada tahap range wastage rate, yaitu 10–15 persen,” kata Juru Bicara Kementerian Kesehatan terkait Vaksinasi Covid-19 Siti Nadia Tarmizi. Dengan kata lain, kata dia, sisa vaksin di daerah rata-rata berkisar 10 sampai 15 persen.
Nadia menyebutkan, ada beberapa daerah yang memang berlebih stok vaksinnya. Dia tidak secara spesifik menyebut kabupaten atau kota. Hanya, wilayah itu berada di Jawa Tengah, Lampung, dan Kalimantan. ”Yang lebih stoknya sudah direlokasi ke provinsi lain yang membutuhkan,” jelas dia.
Dengan cara tersebut, diharapkan daerah yang kekurangan vaksin Covid-19 dapat tercukupi. Meski usaha pemerataan stok terus dilakukan, Nadia menegaskan bahwa potensi sisa vaksin itu pasti ada. ”Tidak selalu semua tepat dengan jumlah dosis vaksin dalam kemasan multivial,” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah untuk memastikan vaksinasi sesuai target. Langkah tersebut menindaklanjuti instruksi presiden untuk mengurai persoalan di daerah.
Setelah menginventarisasi berbagai kendala, diharapkan ditemukan solusi sehingga percepatan vaksinasi bisa dilakukan. ”Kita mendengar satu-satu, target dan kendala-kendalanya apa,’’ ujarnya kemarin. Daerah pertama yang didatangi Tito adalah Sulawesi Tenggara pada Sabtu (11/12). Angka vaksinasi di provinsi itu berada di bawah 70 persen.
Tito mengakui belum meratanya vaksinasi. Ada daerah yang telah mencapai di atas 80 persen, namun ada juga provinsi yang masih jauh dari target 70 persen. ”Untuk mencapai hasil 70 persen, perlu percepatan,’’ imbuhnya.
Dia mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan percepatan vaksinasi Covid-19. Sebagaimana arahan Presiden Joko Widodo untuk mencapai target vaksinasi dosis pertama hingga 70 persen. ’’Dalam rangka mencapai target tersebut, selama lebih kurang tiga minggu ini kita melakukan percepatan,’’ kata Tito.
Percepatan vaksinasi itu memerlukan kerja sama semua pihak di setiap level pemerintahan. Dia mencontohkan, jika terdapat kendala yang dihadapi di tingkat kabupaten/kota, pemerintah provinsi perlu bersinergi dan mem-back up persoalan di lapangan.
Kemudian, kendala dalam mengajak masyarakat melakukan vaksinasi dapat dicarikan solusi dengan kolaborasi dan kreativitas pemerintah daerah. ”Kalau kendala, misalnya mengumpulkan masyarakat, itu memerlukan kemampuan kolaborasi dengan forkopimda sekaligus terobosan kreatif,’’ tutur mantan Kapolri itu. Bahkan, kata dia, jika perlu, daerah bisa jemput bola.
Vaksinasi Covid-19 tersebut dinilai bisa menekan persebaran kasus. Terutama pasca adanya mobilisasi massa seperti saat libur Natal dan tahun baru.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengingatkan bahwa pelaku perjalanan harus memiliki sertifikat vaksinasi dosis kedua. Bagi yang baru divaksin dosis pertama, dia meminta disiapkan petugas kesehatan untuk melakukan vaksinasi dosis kedua bagi mereka di lokasi.
Dia mengakui, cakupan vaksinasi dosis kedua masih kalah dibandingkan dosis pertama. Padahal, vaksinasi dosis kedua tetap perlu guna menyempurnakan efikasi vaksin dalam upaya melindungi diri dari Covid-19. Berdasar data Kementerian Kesehatan per 7 Desember 2021, total vaksinasi dosis pertama mencapai 146.270.504, sedangkan dosis kedua 102.759.772. ”Jadi, vaksin tahap kedua ini penting,” tegasnya.
Tidak kalah penting, para penumpang diharapkan betul-betul mematuhi ketentuan. Di antaranya, tiket tidak diberikan atau dialihkan kepada orang lain yang tidak berhak. Kemudian, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Batalnya pemberlakuan PPKM level 3 di semua wilayah di Indonesia tak menjadikan pemerintah kendur dalam mengantisipasi libur Nataru.
Secara umum, kata dia, berbagai langkah antisipasi pergerakan orang secara masif pada masa Nataru sudah disiapkan Kementerian Perhubungan, Kapolri, maupun pihak PT ASDP Indonesia Ferry. Kemenhub akan bertanggung jawab mengenai pergerakan orang, sedangkan Polri terkait protokol kesehatan dan vaksinasi.
”Tentu kita berharap apa yang sudah disiapkan jauh-jauh hari bisa berjalan lancar,” ujarnya setelah meninjau Pelabuhan Merak dan Bakauheni pada akhir pekan.
Dia pun mengimbau agar ada pembagian tugas yang jelas antara petugas di Pelabuhan Merak dan Bakauheni. Terlebih pada H-7 dan H+7 Nataru.
Sejauh ini, lanjut dia, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) telah memiliki rencana antisipasi agar tidak terjadi kerumunan orang dalam jumlah besar pada libur Nataru. Salah satunya, menjual tiket kapal secara online dan terintegrasi dengan aplikasi PeduliLindungi. Dengan begitu, para penumpang yang datang ke pelabuhan hanya menunjukkan tiket elektronik, kartu vaksinasi, dan surat antigen kepada petugas di pelabuhan.
Kementerian Perhubungan juga tengah mengoordinasikan penyiapan fasilitas vaksinasi dan tes antigen di simpul-simpul transportasi. Tujuannya, mendukung pengetatan protokol kesehatan pada masa libur Nataru yang mewajibkan pelaku perjalanan sudah divaksin dosis lengkap dan melakukan tes antigen 1×24 jam dengan hasil negatif. ”Saya sudah minta para Dirjen untuk berkoordinasi dengan operator transportasi dan meminta dukungan dari TNI dan Polri,” kata Menhub Budi Karya Sumadi.
Dengan adanya pengetatan prokes, Budi meminta agar seluruh operator transportasi melakukan pengawasan. ”Semua ingin menjaga agar tidak terjadi persebaran Covid-19 sehingga kasus positif dapat terkendali dan tidak ada peningkatan kasus yang signifikan usai libur Nataru,” ucapnya. (jpg/fajar)
